JENAWI | Pekanbaru - Seperti yang beritakan dibeberapa media bahwa eksekusi lahan untuk proyek tol di Pekanbaru yang meninggalkan luka mendalam bagi warga, hingga mereka masih bergantung pada donasi hingga akhir 2025. Sayangnya, berdasarkan analisis saya terhadap konten artikel tersebut, detailnya terbatas—hanya menyoroti kampanye donasi untuk satu keluarga terdampak, tanpa kedalaman analisis dampak ekonomi, sosial, atau emosional yang lebih luas. Tapi itu saja sudah cukup untuk membuat saya prihatin.
Apa yang Terjadi, Secara Singkat
Dari yang kita pahami (berdasarkan ringkasan artikel), proyek tol di Pekanbaru—mungkin bagian dari jaringan Trans-Sumatra—telah memaksa penggusuran lahan milik warga. Ini bukan sekadar "pembebasan lahan" di atas kertas; bagi banyak keluarga, itu berarti kehilangan rumah, kebun, atau sumber penghidupan utama. Dampaknya? Keluarga yang kehilangan segalanya kini berjuang bertahan, dan komunitas sekitar masih membuka kantong donasi untuk membantu mereka.
Ini menunjukkan bahwa proses kompensasi dari pemerintah atau pengembang tampaknya belum memadai—mungkin terlambat, kurang, atau bahkan tidak adil. Di Indonesia, kasus serupa sering kali melibatkan warga yang merasa "dijanjikan surga tapi dikasih neraka": janji ganti rugi yang molor, relokasi yang jauh dari pusat ekonomi, dan trauma psikologis yang tak tergantikan.
Ini Bukan Soal "Progres vs Rakyat", Tapi Soal Keadilan yang Hilang
Kita setuju bahwa proyek infrastruktur seperti tol itu penting—bayangkan Pekanbaru terhubung lebih cepat ke Palembang atau Medan, logistik murah, pariwisata naik, dan lapangan kerja baru bermunculan. Tapi, apa gunanya jalan tol mulus jika dibangun di atas air mata warga?
Dampak eksekusi lahan ini, meski artikelnya singkat, mencerminkan masalah sistemik di proyek-proyek besar di Indonesia:
Ekonomi: Banyak warga kehilangan aset produktif (misalnya, sawah atau warung pinggir jalan) tanpa kompensasi yang cukup untuk memulai lagi. Donasi yang masih dibuka hingga kini? Itu sinyal darurat bahwa bantuan resmi gagal menjangkau mereka. Bayangkan keluarga yang tadinya mandiri kini bergantung pada belas kasihan tetangga—ini bukan solusi, ini survival mode.
Sosial: Komunitas tercerai-berai. Relokasi sering kali memisahkan tetangga, anak dari sekolah, atau pekerja dari pasar. Di Pekanbaru, yang mayoritas masyarakat Melayu dengan ikatan kuat pada tanah leluhur, ini seperti merenggut identitas budaya.
Emosional: Trauma tak terlihat—stres, depresi, bahkan konflik keluarga. Artikel menyebut satu keluarga yang butuh donasi; berapa banyak lagi yang tak terdengar suaranya?
Pemerintah (lewat Kementerian PUPR atau PT Jasa Marga) seharusnya belajar dari kasus serupa, seperti penggusuran untuk MRT Jakarta atau tol Trans-Jawa. Transparansi itu kunci: publikasikan hitung-hitungan kompensasi, libatkan warga sejak awal, dan pastikan ada jaring pengaman sosial (seperti pelatihan kerja atau subsidi sementara). Kalau donasi swadaya masih jadi penopang utama, berarti sistemnya retak.
Kita berharap cerita ini bisa jadi panggilan aksi—bukan cuma donasi, tapi advokasi untuk reformasi.
Komentar
Posting Komentar