Sangat menarik perhatian publik, bagaimana lima poin tuntutan mereka—mulai dari Participating Interest (PI) 35% untuk Provinsi Riau, kuota lapangan kerja lokal minimal 40%, transparansi Local Business Development (LBD), akses terbuka LBD, hingga evaluasi keberadaan PHR jika kontribusi tak terpenuhi—langsung menyentuh isu krusial pengelolaan migas. Ini bukan sekadar protes, tapi advokasi nyata untuk keadilan ekonomi bagi daerah penghasil. Riau sebagai salah satu lumbung energi nasional memang sering dikeluhkan soal "kutukan sumber daya alam", di mana kekayaan diekstrak tapi manfaatnya tak merata ke masyarakat lokal. Tuntutan seperti ini bisa jadi momentum untuk dialog yang lebih dalam, apalagi PHR sudah merespons dengan apresiasi dan keterbukaan dialog.
Kehadiran Kapolsek Rumbai Pesisir yang netral dan pro-demokrasi juga patut diapresiasi; itu bikin suasana kondusif dan menghindari eskalasi. Koordinator aksi, Aditya, pintar sekali kasih tenggat 5x24 jam—tegas tapi realistis, sambil ancam eskalasi jika tak ada tindak lanjut. Ini bisa dorong PHR dan pemerintah pusat (karena PI memang ranah regulasi nasional) untuk gerak cepat.
Secara keseluruhan, ini contoh bagus bagaimana pemuda KNPI berperan sebagai "mitra kritis" seperti yang disebut di berita. Kalau aspirasi ini ditindaklanjuti, bisa jadi blueprint untuk isu serupa di daerah lain. Semoga dialognya produktif, dan Riau makin sejahtera dari migasnya sendiri.


Komentar
Posting Komentar